Kennorton Baca@Tulis

Tujuh Kabupaten di Sumut Rawan Banjir

Administrator — Thu, 03 May 2007 06:47:17 +0000

MEDAN (kennortonhs.blogspot.com): Sebanyak tujuh kabupaten/kota di Sumatera Utara (Sumut) rawan banjir dan longsor. Tujuh daerah itu ialah Kabupaten Asahan, Labuhan batu, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, Mandailing Natal, dan Kota Medan.

Hal itu diperkirakan Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG) Wilayah I Medan berkaitan dengan tingginya curah hujan selama sebulan terakhir. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaannya terhadap bencana banjir dan longsor tersebut. “Gubernur Sumut (Rudolf M Pardede) telah mengirimkan surat edaran kepada bupati/walikota untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap bencana alam, terutama bagi masyarakat yang berada di daerah aliran sungai (DAS) dan di perbukitan,” kata Kepala Bidang (Kabid) Humas Pimpinan Pemprov Sumut ML Tobing di Medan, kemarin.

Kawasan yang dinilai tinggi tingkat kerawanannya terhadap banjir antara lain DAS Sibundong, Tapua, Lumut, Batu Mundam, Tabuyung, A Bintea, Batang Toru dan Batang Natal. Selain rawan banjir, beberapa daerah di Sumut juga rawan terjadinya gerakan tanah longsor. Kawasan yang tingkat kerawanannya sangat tinggi terhadap longsor ini yaitu Nias, Nias Selatan, Langkat, Tapanuli Tengah, Toba Samosir, Simalungun, Mandailing Natal, dan Tapanuli Utara.

Berdasarkan analisis BMG Wilayah I Medan, pada bulan Mei 2007 ini diperkirakan suhu muka laut di Laut China Selatan akan meningkat. Hal ini mengakibatkan pertumbuhan awan konventif pada bulan Mei akan marak sehingga hujan akan terjadi antara sore hingga malam hari dengan intensitas sedang (20 – 50 mm per hari) hingga lebat (di atas 50 mm per hari).

Perubahan cuaca ini juga mengakibatkan terjadinya gelombang di laut khususnya di wilayah Pantai Barat dengan ketinggian gelombang bisa di atas 3 meter. “Untuk itu para nelayan juga harus meningkatkan kewaspadaannya, khususnya nelayan yang menggunakan kapal-kapal kecil. Kalau tiba-tiba terjadi guntur di laut, hendaknya para nelayan kecil segera menepi untuk menghindarkan kemungkinan gelombang besar,” kata Tobing.

Bencana lainnya yang juga perlu diwaspadai selama bulan Mei ini yakni angin kencang (putting beliung). Menurut analisis BMG, angin putting beliung berpeluang terjadi di daerah Langkat, Deli Serdang, Labuhan Batu dan Kota Medan dengan kecepatan angin mencapai 50 Knot. Bahkan, khusus di Kabupaten Karo dan Dairi, diperkirakan bisa terjadi hujan es.**

Buruh Minta Kenaikan Upah

Administrator — Sat, 28 Apr 2007 09:00:20 +0000

Sejumlah Buruh di Sumut berdemonstrasi mendesak agar Pemprov Sumut menaikkan upah Rp1.5 juta per bulan.

Kesenjangan Upah Minum Sektoral Kabupaten

Administrator — Sat, 28 Apr 2007 07:34:58 +0000

TERJADI kesenjangan upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK) di Sumatera Utara (Sumut). Penyebabnya, kabupaten/kota yang memunyai Dewan Pengupahan Daerah (Depeda) menetapkan UMSK 6% di atas Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP). Sedangkan kabupaten/kota yang tak memunyai Depeda, UMSK sama dengan UMSP.

Wakil Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Pemprov Sumut Thoga M Sitorus mengatakan kesenjangan pengupahan ini bisa menimbulkan kecemburuan sosial di kalangan buruh.

Kota Medan yang memiliki Depeda tentu dalan Januari ini akan menetapkan UMSK sekitar 6% lebih besar daripada UMSP (Rp799.050) yaitu Rp846.993. Sementara Kabupaten Deli Serdang yang tak memiliki Depeda akan memberlakukan UMSP sebagai UMSK yaitu Rp799.050.

”Kesenjangan UMSK ini bisa menimbulkan kecemburuan buruh/pekerja di satu kawasan misalnya Kawasan Industri Medan (KIM), yang UMSK-nya berbeda karena dipisahkan kewilayahan pemerintahan kabupaten/kota. Sebagian KIM yang berada di wilayah Medan mengacu pada UMSK Medan, sedangkan yang sudah termasuk wilayah Deli Serdang mengacu pada UMSP. Atau bisa jadi nantinya, pekerja/buruh yang ada di Deli Serdang berpindah ke Kota Medan, karena selisihnya bisa mencapai empat puluhan ribu rupiah,” kata Thoga usai mengikuti pertemuan DPRD Sumut dengan Dinasker Pemprov Sumut di Kantor DPRD Sumut, kemarin.

Thoga mengatakan dari 25 kabupaten/kota yang ada di Sumut hanya lima kabupaten/kota yang memiliki Depeda yaitu Medan, Serdang Bedagai, Simalungun, Asahan, dan Labuhan Batu. ”Kemungkinan besar hanya di lima kabupaten/kota itu nantinya yang menetapkan UMSK lebih besar sekitar 6% daripada UMSP. Sebanyak 20 kabupaten/kota kemungkinan besar UMSK-nya sama dengan UMSP. Kalau setiap kabupaten/kota memiliki Depeda, ini seharusnya tak terjadi sehingga buruh tak dirugikan,” katanya.

Sebelumnya, Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Rudolf M Pardede menetapkan (UMSP) untuk 2007 tertinggi Rp837.100 dan terendah Rp799.050. MSP 2007 itu ditetapkan dalam Surat Keputusan Gubernur Sumut Nomor 561/046.K Tahun 2007 tertanggal 15 Januari 2007.

Sesuai SK Gubsu itu, UMSP 2007 merupakan upah terendah dan hanya berlaku bagi pekerja yang mempunyai masa kerja kurang dari satu tahun. Sedangkan untuk pekerja yang mempunyai masa kerja satu tahun ke atas dirundingkan secara bpartit antara pekerja atau serikat pekerja/buruh dengan pengusaha secara musyawarah. Perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketetapan UMSP 2007 Sumut dilarang untuk mengurangi atau menurunkan upah. SK Gubernur ini berlaku mulai Januari. **

Upah Minimum Sektoral Sumut Ditetapkan

Administrator — Sat, 28 Apr 2007 07:30:55 +0000

GUBERNUR Sumatera Utara (Sumut) Rudolf M Pardede menetapkan upah minimum sektoral propinsi (UMSP) untuk 2007 tertinggi Rp837.100 dan terendah Rp799.050. Sedangkan UMSP 2007 untuk sektor industri percetakan dan penerbitan sebesar Rp829.490 dimana sebelumnya Rp804.195,70.
UMSP 2007 itu ditetapkan dalam Surat Keputusan Gubernur Sumut Nomor 561/046.K Tahun 2007 tertanggal 15 Januari 2007.
”UMSP 2007 tertinggi sebesar Rp837.100 dan UMSP terendah sebesar Rp799.050,70. UMSP tertinggi itu meliputi sektor pertanian, peternakan, kehutanan, perburuan, dan perikanan. UMSP untuk bidang penebangan kayu hutan saat ini menjadi Rp 837.100, tahun sebelumnya Rp811.573,” kata Kepala Subbidang Informasi dan Pemberitaan Humas Pemprov Suumut Ernita Bangun di Medan, kemarin.
Pada sektor industri pengolahan UMSP tertinggi pada bidang industri minyak goreng dari kelapa sawit Rp837.100. Sementara UMSP 2007 terendah berada pada angka Rp799.050. UMSP terendah itu untuk sektor pertanian, peternakan, kehutanan, perburuan dan perikanan pada bidang peternakan babi sebesar Rp799.050 dimana sebelumnya yakni UMSP 2006 Rp774.683,70.
UMSP terendah lainnya yakni sebesar Rp 799.050 ada pada sektor industri pengolahan pada bidang industri pembekuan ikan dan sejenisnya, industri minyak goreng dari kelapa, industri kue-kue basah, industri minuman ringan, industri pakaian jadi dari tekstil, industri barang-barang keperluan kaki dan karet, industri kapur dan barang kapur, industri ransum makanan ternak unggas, ikan dan hewan lainnya, industri perabot dan kelengkapan rumah tangga dari kayu. Termasuk juga bidang industri es batu, industri batu batteray, industri lampu dan perlengkapannya kecuali kabel listrik, industri kabel listrik dan telepon, industri mesin pertanian, industri obat nyamuk, industri kaca lembaran, perdagangan besar, eceran dan rumah makan serta hotel pada bidang perdagangan eceran barang-barang kelontong, super market dan warung.

Sesuai SK Gubsu itu, UMSP 2007 merupakan upah terendah dan hanya berlaku bagi pekerja yang mempunyai masa kerja kurang dari satu tahun. ”Sedangkan untuk pekerja yang mempunyai masa kerja satu tahun ke atas dirundingkan secara Bipartit antara pekerja atau serikat pekerja/buruh dengan pengusaha secara musyawarah. Perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketetapan UMSP 2007 Sumut dilarang untuk mengurangi atau menurunkan upah. SK Gubernur ini berlaku mulai Januari,” kata Ernita.

BBM Dijadikan Komoditi Politik

Administrator — Sat, 28 Apr 2007 07:22:01 +0000

Politisi menjadikan BBM sebagai komoditi politik. Bagi pihak politisi berkuasa memberi subsidi menjinakkan rakyat. Bagi pihak politisi oposan mengkritisi kelangkaan BBM akibat ketidakmampuan penguasa (pemerintah) menangani masalah BBM. Intinya, keduanya ialah politisi yang memanfaatkan komoditi BBM sebagai bahan kampanye di media massa untuk menarik simpati rakyat. Hati-hati, rakyat jangan mau terkecoh.

BBM Dijadikan Komoditi Politik

Administrator — Sat, 28 Apr 2007 07:20:20 +0000

Politisi menjadikan BBM sebagai komoditi politik. Bagi pihak politisi berkuasa memberi subsidi menjinakkan rakyat. Bagi pihak politisi oposan mengkritisi kelangkaan BBM akibat ketidakmampuan penguasa (pemerintah). Intinya, keduanya ialah politisi yang memanfaatkan komoditi BBM sebagai bahan kampanye di media massa untuk menarik simpati rakyat. Hati-hati, rakyat jangan mau terkecoh.

‘Perang’ Opini Soal Tapanuli

Administrator — Fri, 27 Apr 2007 12:06:03 +0000

Massa anti dan pendukung pembentukan Provinsi Tapanuli kini semakin marak diberitakan. Dua pihak itu melakukan berbagai upaya memenangkan ‘perang’ opini untuk menarik simpatik rakyat dan elite-elite politik. Bagi pendukung, mereka melakukan aksi demonstrasi yang menarik perhatian media massa agar turut menampilkan berita-berita yang menarik simpati rakyat dan elite politik. Sebaliknya, massa atau orang-orang anti provinsi Tapanuli memanfaatkan media massa juga menuding cara-cara massa pendukung arogan.

Hello world!

Administrator — Fri, 27 Apr 2007 11:01:12 +0000

Welcome to your new blog. This is your first post. Edit or delete it, then start blogging!

An email has been sent to you giving you details of how to log in to the administration section. From there you can change the design by clicking on the tab MANAGE and then click on the tab THEMES. If you have any questions, ask them in the forums — we are only too willing to help.